mantan ketua mpr ri amien rais menyatakan ada kesalahan di pengelolaan sumber daya alam pada indonesia, terutama pada jenis pertambangan, oleh karenanya cenderung menguntungkan kepentingan asing dibanding kepentingan rakyat.
sesuai amanah konstitusi, sumber daya alam (sda) merupakan milik rakyat dan harus digunakan sebesar-besarnya agar kepentingan rakyat, ternyata yang terjadi malahan sebaliknya, ujarnya di yogyakarta, rabu.
menurut dia pada sela acara presidential series lecture dengan tema kontrak karya proasing: indonesia miskin di ladang emas, kebijakan pertambangan di indonesia tampak karut marut.
hal tersebut disebabkan bagian asing cenderung mendikte isi kontrak perjanjian kerja sama yang dijalin dengan pemerintah. mereka melalui serakah berlomba-lomba mengeruk kekayaan alam daripada indonesia, sedangkan amat sedikit faedah yang dirasakan oleh rakyat, katanya.
Informasi Lainnya:
ia menungkapkan kondisi tersebut mengakibatkan rakyat indonesia semisal ayam yang mati selama lumbung padi. kekayaan alam dan begitu melimpah belum mampu memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan signifikan.
bahkan, bukan keuntungan masih manakala banyak penduduk pada kurang lebih pertambangan yang masih hidup selama bawah garis kemiskinan, papar guru besar fakultas ilmu sosial juga ilmu politik (fisipol) universitas gadjah mada (ugm) tersebut.
oleh karena tersebut, berdasarkan dia, kaum pengambil kebijakan dalam sektor pertambangan diharapkan segera mengikuti langkah demi menyelamatkan sumber daya alam indonesia.
masih ada jalan, kita berhak mengerjakan negosiasi ulang kontrak kerja sama dan memang diatur di hukum internasional, tutur amien.
rektor universitas islam indonesia (uii) yogyakarta edy suandi hamid menyampaikan, dijadikan salah Salah satu jenis investasi dan berperan berguna di kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional, kontrak karya hendaknya harus mengedepankan prinsip keadilan serta dan menjadikan negara-negara tambah besar untuk benchmark.
sebagai kaum intelektualitas kampus sudah saatnya bersama-sama mengakibatkan pemerintah supaya melakukan evaluasi pada adanya kontrak karya yang banyak di indonesia,